Kemenag Siapkan Peraturan Menteri tentang Pemisahan Rekening Umroh

Kemenag Siapkan Peraturan Menteri tentang Pemisahan Rekening Umroh

TravelUmroh.co.id, Jakarta – Pemerintah Indonesia telah meresmikan Peraturan Pemerintah No 38 tahun 2021, tentang Rekening Penampungan Biaya Perjalanan Ibadah umroh. Aturan ini merupakan turunan dari amanat Pasal 68 dan Pasal 185 b Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker). Dan saat ini Kemenag sedang mempersiapkan Peraturan Menteri terkait pemisahan rekening umroh.

Kepala Subdirektorat Pemantau dan Pengawasan Ibadah Umroh dan Haji Khusus Kementerian Agama (Kemenag), Noer Alya Fitra, menyebut Rekening Penampungan merupakan rekening atas nama Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh (PPIU) atau travel umroh pada Bank Penerima Setoran (Syariah).

“Rekening tersebut merupakan tabungan yang digunakan untuk menampung dana jemaah umroh, untuk penyelenggaraan perjalanan Ibadah umroh,” kata dia saat dihubungi Republika, Senin (1/3).

Berdasarkan PP tersebut, ia menjelaskan setiap PPIU wajib membuka rekening penampungan, serta dapat memiliki rekening lebih dari satu pada Bank Penerima Setoran (BPS) yang sama atau berbeda.

Pria yang akrab disapa Nafit ini juga menjelaskan, rekening penampungan ini harus terpisah dari rekening operasional PPIU. Sesuai tujuannya, pemisahan dana umroh dari calon jamaah dengan keuangan perusahaan ini untuk mencegah berulangnya kasus seperti First Travel.

Di Pasal 5, dijelaskan Biaya Perjalanan Ibadah umroh (BPIU) yang dimaksudkan bisa digunakan dari rekening tersebut di antaranya untuk, transportasi, akomodasi, konsumsi, bimbingan ibadah umroh, kesehatan, perlindungan (asuransi), administrasi dan dokumen.

Baca juga :  Ingin Tahu Berapa Biaya Umroh Saat Pandemi? Siapkan 26 Juta

Masih terkait PP 38/2021, ia juga menyebut setiap jamaah atau kuasa jamaah umroh, harus menyetorkan biaya umroh ke rekening penampungan PPIU pada BPS atas nama Jamaah umroh.

“PPIU wajib melakukan pelaporan atas dua hal. Yakni, pembukaan rekening penampungan, serta penerimaan dana jamaah pada rekening penampungan kepada Kemenag,” lanjutnya.

Hingga saat ini, Nafit menyebut pengimplementasian dari PP 38/2021 ini belum berjalan. Sebab, masih harus menunggu Peraturan Menteri (Permen) sebagai aturan turunannya. Permen tersebut ditargetkan selesai pada Maret ini.

Bagi yang melanggar atu tidak mematuhi PP tersebut, telah disiapkan sanksi. Dalam PP 38/2021 Pasal 8 dituliskan, PPIU yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan yang dimaksud, dikenakan sanksi sesuai ketentuan PP yang mengatur mengenai perizinan berusaha berbasis risiko dan tata cara pengawasan.

Leave a Reply