PP 38/2021: Travel Umroh Harus Pisahkan Dana Jamaah dan Perusahaan

PP 38/2021: Travel Umroh Harus Pisahkan Dana Jamaah dan Perusahaan

Jakarta – Pemerintah mendatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rekening Penampungan Biaya Perjalanan Ibadah Umrah. Dalam PP 38/2021 itu, biro travel umroh wajib memisahkan dana umrah dari calon jemaah dengan keuangan perusahaan.

“Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) wajib membuka Rekening Penampungan. Rekening Penampungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpisah dari rekening dana operasional PPIU di luar kegiatan umrah,” demikian bunyi Pasal 3 ayat 1 dan ayat 2 PP 38/2021 yang dikutip TravelUmroh.co.id, Minggu (28/2/2021).

PP 38/2021 adalah amanat Pasal 68 dan Pasal 185 b UU Cipta Kerja. Ibadah Umroh adalah berkunjung ke Baitullah di luar musim haji dengan niat melaksanakan umroh yang dilanjutkan dengan melakukan thawaf, sai, dan tahalul.

“Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, PPIU wajib membuka Rekening Penampungan yang digunakan untuk menampung dana jemaah untuk kegiatan umrah,” demikian bunyi Penjelasan PP 38/2021.

Baca juga :  Ramai-ramai Kontra MUI soal Hukum Vaksin AstraZeneca

Adapun harga referensi biaya paket perjalanan umroh ditetapkan oleh Menteri Agama secara berkala sebagai acuan Biaya Perjalanan Ibadah Umrah (BPIU). Setelah itu, calon jemaah umroh menyetor biaya umroh ke rekening penampungan ke Bank Penerima Setoran (BPS) atas nama calon jemaah.

Lalu untuk apa saja Biaya Perjalanan Ibadah Umrah digunakan? Di Pasal 5 disebutkan:

  1. Transportasi
  2. Akomodasi
  3. Konsumsi
  4. Bimbingan Ibadah Umroh
  5. Kesehatan
  6. Perlindungan
  7. Administrasi dan Dokumen

“PPIU yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan pemerintah yang mengatur mengenai perizinan berusaha berbasis risiko dan tata cara pengawasan,” demikian bunyi Pasal 8.

 

Leave a Reply