Travel Umrah Keluhkan Wajib Karantina dan Tes PCR ke Menteri Agama

Travel Umrah Keluhkan Wajib Karantina dan Tes PCR ke Menteri Agama

Pengurus Forum Silaturahmi Asosiasi Travel Haji dan Umroh (SATHU) melakukan silaturahmi dengan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas di Jakarta Senin (15/2) sore. Dalam pertemuan tersebut forum travel umroh menyampaikan keluhan atau keberatan terkait aturan kewajiban karantina dan tes PCR untuk jamaah umroh.

Menurut sejumlah informasi, biaya untuk karantina jamaah umroh sepulang dari Saudi bisa sampai Rp 9 juta per orang. Tergantung dari hotel yang digunakan untuk tempat karantina. Biaya itu belum termasuk tes swab PCR yang berkisar lebih dari Rp 1 juta per orang.

Anggota Dewan Pembina Forum SATHU Firman M. Nur menyampaikan apresiasi karena Menag Yaqut secara terbuka menerima kunjungan mereka. Dalam pertemuan tersebut mereka menyampaikan bahwa setahun terakhir perusahaan travel umroh bisa dibilang vakum dan zero income.

’’Ketiagan umroh mulai dibuka kembali pada 1 November 2020. Namun pada akhirnya ditutup kembali pada 4 Februari lalu,’’ katanya Selasa (16/2). Firman mengatakan dalam kurun pembukaan perjalanan umroh di tengah pandemi itu, travel di Indonesia telah memberangkatkan sekitar 3.500 orang jamaah. Jumlah ini sangat kecil dibandingkan periode 2018-2019 yang mencapai satu juta jamaah lebih per tahun.

Dia menjelaskan 27 Februari nanti sudah genap satu tahun penyelenggaraan umrah dihentikan di tengah pandemi Covid-19. Umrah di tengah pandemi juga membuat biaya naik. Dia mengatakan biaya umroh naik dari Rp 20 juta/orang menjadi Rp 26 juta/orang. Firman menegaskan travel umrah resmi di Indonesia konsisten menjalankan aturan pemerintah untuk penyelenggaraan umrah dengan protokol kesehatan.

Baca juga :  Arab Saudi Izinkan Jamaah Indonesia Umroh Jika Syarat Ini Dipenuhi

Namun dia menyampaikan ada kebijakan protokol kesehatan penyelenggaraan umroh yang memberatkan jamaah. Yaitu kewajiban karantina dan tes PCR setibanya dari Arab Saudi. Dia mengatakan kebijakan karantina dan tes PCR itu menimbulkan beban biaya kepada jamaah umroh.

’’Kami berharap Pak Menteri (Yaqut, Red) mendukung kami agar kebijakan tersebut dikecualikan untuk jamaah umrah,’’ tuturnya. Sebab menurut dia jamaah umrah sudah melakoni perjalanan internasional dengan control penanganan yang ketat. Mulai dari awal keberangkatan dari tanah air sampai kepulangan dari Arab Saudi.

Menanggapi keluhan tersebut, Yaqut menyampaikan akan segera mengevaluasi serta berkoordinasi dengan Satgas Covid-19. Sebab menurut dia kebijakan para pendatang dari perjalanan luar negeri wajib karantina dan tes PCR dikeluarkan oleh Satgas Penanganan Covid-19.

Yaqut mengatakan para travel umroh maupun haji khusus merupakan mitra strategis Kemenag. Dia menuturkan Kemenag tidak bisa bekerja sendirian dalam menyelenggarakan haji. Apalagi dalam penyelenggaraan umrah yang berlangsung hampir sepanjang tahun. Dia mengatakan di tengah pandemi Covid-19 tantangan penyelenggaraan haji dan umrah semakin lebih berat.

Leave a Reply